Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Sendiri

Jenis Izin : Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Sendiri

Masa Berlaku:

5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu tahun sekali

Pemberi Pertimbangan:

a. Dirjen LPE

b. PT.PLN

c. Tim Teknis

Dasar Hukum:

a. Perda kab. Purwakarta No. 7 tahun 2006 tentang pengelolaan Ketenagalistrikan

b. Kepmen ESDM 1455 K/40/Men/2000

c. KepDirjen LPE 200-12/44/600.4/2003 tentang Sertifikasi laik Operasi

d. Kepmen ESDM no. 1122K/30/MEM/2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala kecil Terbesar.

e. Kepmen Kepmen ESDM tentang penetapan dan pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Listrik dan Ketenagalistrikan

Maksud dan Tujuan:

a. Izin yang diberikan dengan maksud untuk mengoperasikan pembangkit listrik non PLN agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan

b. Tujuannya untuk menertibkan secara administrasi perizinan ketenagalistrikan

Klasifikasi/ Sasaran:

Pembangkit listrik non PLN :

a. Power Plan

b. Genset

c. Mikro Hidro

d. PLTU

e. PLTS

f. PLTA

Persyaratan:

a. Pemohon Formulir A

b. Perusahaa-perusahaan Dalam Daerah Industri :

1. Foto copy Surat Izin Lokasi ;

2. Foto copy KTP, NPWP (D) Perusahaan yang bersangkutan ;

3. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/ Badan Usaha atau foto copy Anggran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi ;

4. Foto copy tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/ penggunaan sebagai lahan Industri;

5. Foto copy Sertifikat atas tanah/ bukti perolehan tanah ;

6. Rancangan tata letak Instalasi, mesin/ peralatan dan perlengkapan bangunan Industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan ;

7. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (Izin Tetangga), yang diketahui Kepala Kelurahan dan Camat setempat ;

8. Bagan Alir proses dilengkapi dengan Data Bahan Baku/ Penunjang dan Bagan Alir Pengelolahan Limbah ;

9. Pertimbangan Teknis dari Instalasi Teknis sesuai dengan jenis Industri ;

10. Foto copi IMB, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi.

Perusahaan-perusahaan Diluar Daerah Industri

1. Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari tetangga yang diketahui Kepala Kelurahan dan Camat setempat;

2. Fotocopy IMB/ Site Plan/ Pemeriksaan Lapangan ;

3. Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Tanah atau Surat Keterangan Status Tanah;

4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan ;

5. Fotocopy KTP dan NPWP ;

6. Rekomendasi dari Dinas/Instansi Terkait dengan jenis usahanya ;

7. Fotocopy Pembayaran PBB tahun terakhir ;

8. Fotocopy UKL/UPL/SPPL bagi perusahaan tidak wajib AMDAL

c. Formulir C

d. Formulir D

Standar Biaya:

IUKU : Kapasitas (VA) x 0,3 % x TDL berlaku x indeks penggunaan

Waktu:

14 Hari Kerja

Jenis Legalitas

1. Biaya Pengawasan Kepegawaian Kerja

2. Biaya Pengesahan Gambar Instalasi

Retribusi

1. 0 s/d 100 TK Rp. 25.000,-/unit/th

101 s/d 500 TK Rp. 50.000,-/unit/th

501 s/d 1.000 TK Rp. 75.000,-/unit/th

1.001 s/d 10.000 TK Rp. 100.000,-/unit/th

1.01 ke atas Rp. 150.000,-/unit/th

2. 0 s/d 100 KVa Rp. 25.000,-/unit/th

101 s/d 500 KVa Rp. 50.000,-/unit/th

501 s/d 1.000 Kva Rp. 75.000,-/unit/th

1.001 s/d 10.000 Kva Rp. 100.000,-/unit/th

10.001 Kva ke atas Rp. 160.000,-/unit/th

Sumber